Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diubah, definisi resmi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Jenis Wajib Pajak
Wajib Pajak terbagi menjadi dua kategori utama:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
Setiap individu atau warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
Contohnya seperti PT, CV, yayasan, koperasi, BUMN, firma, atau kongsi.
Peran Wajib Pajak
Selain sebagai pembayar pajak, Wajib Pajak juga dapat bertindak sebagai:
- Pemotong Pajak → pihak yang berhak memotong penghasilan orang lain, seperti perusahaan yang memotong PPh 21 dari gaji karyawan.
- Pemungut Pajak → pihak yang memungut pajak atas transaksi barang atau jasa, seperti toko retail atau marketplace yang memungut PPN dari pembeli.
Syarat Menjadi Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan usaha resmi menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi dua syarat berikut:
✔ Syarat Subjektif
✔ Syarat Objektif
1. Syarat Subjektif
Syarat yang melekat pada subjeknya.
- Untuk Orang Pribadi: lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun.
- Untuk Badan Usaha: didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Syarat Objektif
Syarat yang berdasarkan adanya objek pajak atau penghasilan yang wajib dipajaki.
- Untuk Orang Pribadi: memiliki penghasilan di atas PTKP atau lebih dari Rp4,5 juta per bulan.
- Untuk Badan Usaha: wajib menjadi Wajib Pajak sejak badan usaha didirikan.
Jika Badan Usaha sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Saat ini, untuk Wajib Pajak orang pribadi, penggunaan NPWP telah diintegrasikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada KTP.
Pengertian NPWP
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Fungsi NPWP
NPWP memiliki fungsi penting, baik bagi negara maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.
1. Untuk Urusan Perpajakan
- Sebagai identitas resmi perpajakan.
- Digunakan untuk menyetor dan melaporkan pajak seperti SPT Tahunan.
- Menghindari tarif pajak lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.
2. Untuk Urusan Administrasi
Banyak instansi dan lembaga yang mensyaratkan NPWP untuk berbagai kebutuhan administrasi.
- Pengajuan kredit bank seperti KPR atau kredit kendaraan.
- Pembuatan SIUP atau Tanda Daftar Perusahaan.
- Pembuatan paspor.
- Pembukaan rekening koran maupun investasi saham dan reksa dana.
Kesimpulan
Wajib Pajak merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
✔ Wajib Pajak terdiri dari Orang Pribadi dan Badan.
✔ NPWP berfungsi sebagai identitas resmi perpajakan.
✔ NPWP juga dibutuhkan dalam banyak urusan administrasi dan bisnis.
Memahami kewajiban perpajakan sejak dini sangat penting agar administrasi pribadi maupun usaha dapat berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.